JAKARTA-Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) 2025 dipangkas 74 persen. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menyampaikan hal itu di kantornya, Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Dulu, ada pameo, infrastruktur tak bisa dimakan. Kini dibalik, anggaran infrastruktur dipangkas untuk makan. Macam mana ini logiknya, Pak Uwo?
Dengan anggaran yang minim itu, tiap provinsi di Indonesia harus menikmati kue pembangunan. Makannya, jangan marah bila jalan berlubang nantinya tak terurus.
Efisiensi menyusul adanya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Efisiensi dilakukan demi membiayai maka bergizi gratis yang terbukti amburadul dalam pelaksanaannya, walau itu baru dilakukan pada sejumlah kota di Indonesia.
Kementerian PU mendapatkan alokasi anggaran Rp110,95 triliun di 2025. Dody mengatakan, sisa pagu anggaran kementerian yang dipimpinnya hanya Rp26 triliun.
“(Efisiensi) 74 persen, sisanya Rp 26 triliun dari total Rp 110 triliun,” ujar Dody yang dikutip dari Kompas.com.
Sementara jika dihitung kembali, 74 persen dari Rp 110,95 triliun adalah Rp82,103 trilun. Berarti, sisa anggaran Kementerian PU adalah Rp28,847 triliun.
Sedangkan jika sisa anggarannya adalah Rp26 triliun seperti yang disebutkan Dody, maka efisiensinya bukan 74 persen melainkan 76 persen.
Kendati demikian, Dody mengatakan efisiensi tersebut tidak berdampak secara langsung pada pembangunan infrastruktur.
“Insya Allah (enggak menggangu), biasa aja. Nanti kalau kurang minta lagi-lah,” tutur Dody. Strategi yang bakal dilakukannya adalah bekerja dengan efektif dan efisien, seperti mengurangi perjalanan dinas, mengurangi rapat yang dinilai tidak efisien, hingga efisiensi biaya konsumsi.
“Efektif, efisien, banyak berdoa, jangan sering-sering hujan, kalau hujan kan berdampak macam-macam, bencana, sedimentasi tambah banyak,” kata Dody.(*)
