SAWAHLUNTO-Perantau Sawahlunto di Pekanbaru memberikan tanggapan atas persoalan yang melibatkan anggota DPR-RI asal Sumbar, Rico Alviano. Perantau itu bernama Tedy. Bagi dia, lebih baik saling memaafkan daripada persoalan hukum dilanjutkan.
Kepada tirasonline.com, Tedy menyebut, Damonok terlalu kecil bagi seorang Rico yang merupakan politisi Sumbar di tingkat nasional. “Tak seimbang,” kata dia, Jumat (27/12/2024).
Dikatakannya, lebih baik sekarang bagaimana bersama-sama membangun Sawahlunto dengan melupakan semua persoalan dan perbedaan di masa pilkada lalu. “Ambil saja hikmah dari semua ini,” kata pria yang merupakan alumni Unand dan menjadi jurnalis di Riau itu.
Dijelaskan Tedy, semua pihak harus bijak dengan media social. Jangan asal tulis saja. Jangan jadikan kebebasan berekspresi sebagai hal yang mutlak. Sebab, dalam kebebasan itu ada hak-hak dan privacy orang lain yang yang harus dihormati.
“Saya cuma mengusulkan, lebih saling berangkulan, sebentar lagi puasa,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, polemik antara anggota DPR, Rico Alviano dan seorang buruh harian lepas bernama Nofrizal Nok (46) alias Damonok kini menjadi perhatian publik. Rico melaporkan Damonok ke polisi atas dugaan penghinaan di media sosial yang mendorong Damonok memenuhi panggilan di polres setempat, Senin (16/12/2024).
Damonok, seorang pria berusia 46 tahun dengan lima anak dan dua istri, mengaku tidak gentar menghadapi laporan tersebut. “Saya akan memenuhi semua prosedur dan panggilan dari pihak kepolisian,” ujar Damonok kepada awak media.
Di sisi lain, Rico Alviano saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp oleh media ini, Rabu (25/12/2024), mengatakan belum ada komunikasi dari pihak Damonok. “Pihak Damonok belum ada menghubungi saya,” kata Rico.
Damonok menegaskan, jika penyelesaian damai dilakukan, ia ingin hal tersebut terjadi di Polres untuk memastikan keselamatannya. “Kalau Bapak Rico melaporkan saya di polres, saya berharap penyelesaiannya (damai) juga di Polres. Kalau damai di luar, tidak ada yang menjamin keselamatan saya,” ungkapnya.
Kasus ini memicu diskusi luas tentang hubungan antara wakil rakyat dan rakyat kecil, terutama dalam konteks kebebasan berekspresi di media sosial. Banyak pihak menilai, pejabat publik harus siap menerima kritik dan hinaan dari masyarakat sebagai bagian dari perannya. Di sisi lain, masyarakat juga diingatkan untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat agar tidak melanggar hukum.
Pihak kepolisian diharapkan menangani kasus ini dengan profesional dan adil, mengingat besarnya perhatian publik terhadap nasib Damonok. Hingga kini, belum ada kejelasan apakah kedua pihak akan mencapai penyelesaian damai atau melanjutkan proses hukum.
Damonok, sebagai representasi rakyat kecil yang tengah menghadapi kekuasaan besar, berharap keadilan dapat ditegakkan tanpa ada intimidasi. Kasus ini menjadi refleksi nyata tentang pentingnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab dalam dunia digital.(*)
