GUNUNGSITOLI-Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa Tuhegeo II menggelar musyawarah dalam pelaksanaan awal dimulainya kegiatan pembangunan tahap pertama yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2023.
Kegiatan tersebut dipimpin Ketua BPD, Noveri Laoli dan dihadiri Kepala Desa Tuhegeo II, Yaredi Laoli bersama pemerintah desa, BPD, LPM, tokoh agama, tokoh masyarakat serta pemuda dan masyarakat, Sabtu (15/7/2023).
Noveri Laoli menjelaskan, musyawarah tersebut dalam rangka mempercepat kegiatan dan realisasi APBDes 2023 walaupun sudah memasuki pertengahan tahun.
“Memang sebenarnya sudah sangat terlambat terkait kegiatan ini karena ada berbagai kendala. Kita tetap bersyukur karena akhirnua bisa laksanakan musyawarah dimaksud,” jelasnya.
Ia mengatakan, dalam melaksanakan atau merealisasikan kegiatan pekerjaan Dana Desa anggaran 2023 di Desa Tuhegeo II akan dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pertama, kedua dan ketiga.
“Mari kita sepakati bersama apa saja item kegiatan yang kita laksanakan dalam penyerapan anggaran pada tahap pertama ini dengan memberikan solusi serta teknis cara pelaksanaan,” jelas Noveri.
Kepala Desa Tuhegeo II, Yaredi Laoli menyampaikan terimakasih kepada pihak BPD yang sudah memfasilitasi dalam melaksanakan musyawarah pra pelaksanaan kegiatan Dana Desa tahap pertama anggaran 2023.
“Untuk mengawali tanda dimulainya pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa Tuhegeo II pada tahap pertama (40%) tahun 2023 senilai Rp299.190.600 dengan meliputi berbagai item kegiatan,” katanya.
Dikatakannya, item kegiatan pada tahap pertama yang 40 persen itu, seperti penyelenggaraan posyandu, peningkatan produksi tanaman pangan, pelatihan pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian, pelatihan pemberdayaan perempuan (salon) dan pembuatan sabun cuci piring.
“Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya dari awal sampai akhir tidak ada halangan apapun dan memohon adanya kekompakan dan keharmonisan agar tidak ada kendala yang tidak kita inginkan, sehingga kegiatan untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan dapat terwujud,” katanya.
Pada musyawarah itu, pemerintah desa memasang baliho APBDes 2023 sebagai bentuk transparansi supaya masyarakat dapat mengetahui anggaran pendapatan, anggaran belanja dan kegiatan yang akan dilaksanakan di anggaran 2023. (YL)
