KOTA SOLOK-Pemerintah Kota Solok kembali raih opini WTP dari BPK. Kali ini, opini ketujuh yang diterima atas laporan keuangan pemerintah daerah anggaran 2022. Opini wajar tanpa pengecualian itu diterima Wali Kota Zul Elfian Umar bersama Ketua DPRD Nurnisma, Jumat (12/5/2023) BPK RI Perwakilan Sumbar. Luar biasa.
Penyerahan LHP atas LKPD tersebut dilakukan bersamaan dengan Kabupaten Solok, Sijunjung, Pesisir Selatan, Kota Sawahlunto, Kepulauan Mentawai, serta Agam.
Turut hadir, Sekretaris Daerah Syaiful A, Sekretaris Dewan DPRD Zulfahmi, Inspektur Kenfilka, Kepala Badan Keuangan Daerah, Novirna Hendayani dan Kakan Kesbangpol, Eni Suryani.
Kepala BPK Sumbar, Arif Agus lupa mengucapkan selamat kepada ketujuh daerah yang menerima LHP serta bersama mendapat Opini WTP. “Dengan penyerahan LHP ini maka selesai juga tugas institusi kami dalam tahun ini terhadap tujuh daerah tersebut,” ujarnya.
Arif mengingatkan, dari opini WTP ini yang paling penting adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan karena itu merupakan tolak ukur. “Sebagus apapun LHP harus dibarengi dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan,” jelasnya.
Ia mengucapkan terimakasih atas kerjasama dari pemerintah daerah dan DPRD di tujuh daerah kali ini, sehingga tugas dapat dijalankan dengan baik. “Semoga kedepan pengelolaan keuangan akan menjadi semakin baik,” kata dia.
Ketua DPRD Nurnisma mengatakan, tanpa adanya arahan, bimbingan serta bantuan dari BPK rasanya mustahil pengelolaan keuangan di setiap daerah akan berjalan baik dan maksimal. “Kami sepakat akan memperbaiki apa saja temuan tahun lalu, dan Insya Allah tidak akan ditemui lagi pada LKPD 2023,” kata dia.
Wali Kota Zul Elfian memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran aparatur yang telah bekerja keras guna mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Dikatakan wali kota, tanpa adanya sinergitas dan kerjasama yang tercipta dengan baik antar seluruh aparatur pemerintahan di lingkungan pemko, keberhasilan dalam meraih WTP jelas sulit akan terwujud.
Wali kota sampaikan Komitmen dan kerja keras seluruh jajaran pemko dalam memastikan pelaksanaan APBD benar-benar sesuai perundang-undangan dan akuntabel, bisa jadi menjadi pendorong hasil yang diraih. Memang tidak mudah, karena standar akuntansi yang harus dan menjadi pedoman semakin berat. (SIS)
