Berita  

Wakil Bupati Tanah Datar Pernah Usul Tiga Proyek Jumbo ke Pemerintah Pusat, Mudah-mudahan Terealisasi di Era Prabowo-Gibran

Salah satu gerbang tol di ruas Jalan Tol Trans Sumatera yang dikelola PT Hutama Karya. (dok hutama karya)
Salah satu gerbang tol di ruas Jalan Tol Trans Sumatera yang dikelola PT Hutama Karya. (dok hutama karya)

PADANG-Wakil Bupati Tanah Datar, Richi Aprian pernah usulkan tiga proyek jumbo ke pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Proyek jumbo itu mudah-mudahan terealisasi di era Prabowo-Gibran.

Tiga proyek jumbo yang diusulkan itu adalah flayover di Koto Baru serta dua pintu tol. Proyek infrastruktur tak mungkin dibiayai pemerintah daerah.

Flyover Koto Baru untuk mengatasi kemacetan di ruas Padang-Bukittinggi serta dua pintu tol untuk mempermudah akses masuk ke Tanah Datar di ruas Tol Padang-Pekanbaru.

Kalau pemerintah pusat jadi membangun tol Bukittinggi-Payakumbuh hingga ke Pangkalan, Wakil Bupati Tanah Datar, Richi Aprian usulkan pembangunan pintu tol di Barulak.

Pemerintah pusat serius menuntaskan tol di Sumbar yang terhubung ke Pekanbaru. Selain pernah usulkan pintu tol di Barulak, Wakil Bupati Tanah Datar juga usulkan pembangunan flyover di Koto Baru.

Selain pintu tol di Barulak, Wabup Richi juga pernah usulkan pintu tol di Kubu Karambie.

Baca Juga  Pemerintah Daerah Sungguh-sungguh, Rakyat Oke-oke Saja, Riau dan Pekanbaru Dapat Proyek Jumbo dari Pemerintah Pusat

Kawasan Koto Baru, Tanah Datar yang merupakan akses utama Padang-Bukittinggi sering menjadi pusat kemacetan. Sebab, di sana ada pasar dan badan jalan yang juga terbilang sempit.

Guna mengatasi macet itu, Wakil Bupati Tanah Datar, Richi Aprian bertemu Dirjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hedy Rahadian.

Pertemuan itu berlangsung 14 April 2021 di Jakarta. Dalam pertemuan itu, selain pintu tol, Richi Aprian juga usulkan beberapa pembangunan infrastruktur. Proyek yang diusulkan, pembangunan flyover di Koto Baru, Kecamatan X Koto. Proposal pemerintah kabupaten diterima Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hedy Rahadian.

“Beberapa jembatan di Tanah Datar dipersiapkan untuk dibangun, mulai dari persiapan data perencanaan berupa DED dan surat pernyataan lahan oleh kepala daerah dan kesediaan pembebasan lahan, tinggal bagaimana pemerintah pusat menangapinya,” ujar Richi yang dikutip dari laman resmi pemerintah kabupaten, Rabu (14/4/2021).

Baca Juga  Satu-satunya di Sumatera, Sumbar Jadi Provinsi Tak Miliki Tol yang Operasional, Pejabat Daerah Malah Tenang-tenang Saja

Hedy Rahadian mengatakan, proposal akan dipelajari terlebih dahulu. “Tugas Kementerian PUPR mendukung pembangunan daerah,” ujarnya. (*)

Baca berita lainnya di Google News




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *