JAKARTA–Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah menyepakati langkah-langkah strategi untuk menanggulangi banjir di kawasan Bekasi dan Bogor.
Fokus utama dalam upaya ini mencakup penertiban badan dan sepadan sungai, revitalisasi situ yang telah punah, serta perbaikan sistem irigasi dan pengendalian pembangunan.
“Jika ada bangunan tanpa alas hak, maka akan dilakukan pendekatan manusiawi dengan mekanisme hukum yang adil agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, setelah rapat koordinasi di Kementerian PU, Senin (17/3/2025).
Selain menertibkan daerah sepadan sungai, situ yang telah hilang akan direvitalisasi untuk mengembalikan fungsinya sebagai kawasan resapan air.
Berdasarkan data sementara, terdapat 32 situ di wilayah Bekasi dan Bogor yang akan dikembalikan sesuai peruntukannya. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir yang semakin meningkat akibat penyusutan daerah tampungan udara.
Sebelum pengadaan tanah, terlebih dahulu harus ada penetapan lokasi (penlok), yang ditetapkan oleh kepala daerah.
“Targetnya, penlok akan selesai pertengahan April, Pengadaan tanah selesai akhir Mei, dan pada Juni proses pembangunan bisa dimulai,” terang Menteri Nusron.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti menyampaikan, rapat ini merupakan rapat kedua yang dilakukan setelah sebelumnya rapat dilangsungkan bersama Pemprov DKI Jakarta.
“Jadi nanti kita akan melakukan pertemuan bersama lagi dan selanjutnya kami nanti akan melaporkan hal ini untuk bersama-sama di tingkat pusat, kita melakukan koordinasi di tingkat pusat agar semuanya bisa bersih-bersih, itu yang penting untuk mengurangi banjir yang ada di daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat ini,” tuturnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun menyambut baik kerja sama ini. “Kami menyambut dengan baik dan akan bekerja untuk menyiapkan kerangka acuan, penloknya tentunya harus kami siapkan dengan cepat,” ujarnya. (*)
