SAWAHLUNTO-Kegiatan studi tiru pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Sumatera Barat dengan anggaran kurang lebih Rp1,5 miliar ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur yang difasilitasi melalui pokok pikiran (pokir) Rico Alviano, anggota DPRD Sumbar periode 2019-2024, kini mencuat sebagai isu panas.
Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di balik program yang seharusnya mendukung UMKM ini semakin mengemuka setelah pengakuan dari salah satu narasumber terpercaya. Namun, ini baru sebatas info, benar atau tidaknya dugaan itu, hanya penegak hukum yang bisa mengungkap.
Menurut sumber A1, yang merupakan mantan orang dekat Rico Alviano, dugaan praktik penyalahgunaan wewenang sudah dirancang sejak awal melalui mekanisme yang tidak transparan. “Sebelum berangkat, peserta diminta menyerahkan fotokopi buku rekening Bank Nagari, tapi uang yang semestinya ditransfer sesuai aturan malah diberikan tunai dengan jumlah yang tidak sesuai. Ini bukan pertama kali terjadi,” ungkap narasumber kepada penulis.
Sebagai informasi, rombongan UMKM berjumlah sekitar 50 orang diberangkatkan pada 7 Mei 2024 menuju Labuan Bajo. Namun, sesampainya di hotel, peserta hanya menerima uang saku Rp900 ribu untuk perjalanan empat hari. Jumlah ini jauh di bawah standar satuan harga (SSH) perjalanan dinas di NTT, yang seharusnya mencapai Rp1,720.000.
Lagi-lagi, ini baru sebatas info, benar atau tidaknya dugaan itu, hanya penegak hukum yang bisa mengungkap.
Pemotongan uang harian tersebut dilakukan sepihak oleh panitia tanpa kesepakatan dengan peserta. Panitia berdalih, dana tersebut digunakan untuk transportasi selama kegiatan, termasuk biaya sewa perahu kayu ke Pulau Komodo. Namun, hal ini memicu kecurigaan karena mekanisme penggunaan dana dianggap tidak transparan dan berpotensi melanggar aturan standar perjalanan dinas.
Isu semakin memanas setelah muncul informasi, proyek-proyek pokir Rico Alviano selama menjabat sebagai anggota DPRD Sumbar diduga dikenai potongan 10 persen di muka. “Setiap proyek pokir wajib setor 10 persen dulu. Sebagian besar pengerjaannya diarahkan kepada satu orang yang diduga bernama Heru,” ungkap narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Selain itu, orang dekat Rico juga disebut-sebut menjadi pihak yang memonopoli pengerjaan proyek-proyek bersumber dari dana pokir tersebut. “Banyak proyek yang dikelola langsung oleh orang dekatnya, termasuk kegiatan studi tiru ini. Travel agent ini hanya kedok,” kata sebuah sumber.
Lagi-lagi, ini baru sebatas info, benar atau tidaknya dugaan itu, hanya penegak hukum yang bisa mengungkap.
Klarifikasi Rico Alviano
Ketika dikonfirmasi, Rico Alviano yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PKB, berkilah dengan menyerahkan tanggung jawab kepada pihak lain. “Silakan konfirmasi ke dinas terkait, karena dinas yang mengkoordinir pelaksanaannya bersama travel agent,” ujar legislator tersebut. (iz)
