NIAS-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias menggelar debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan mengusung tema infrastruktur dan sumber daya manusia, digitalisasi dan tata kelola pemerintahan yang berlangsung di Aula Paroki Kristus Raja Gido, Selasa (12/11/2024).
Debat tersebut menghadirkan dua paslon, nomor urut 1 Yaatulo Gulo-Arota Lase dan nomor urut 2, Alinuru Laoli-Faozanolo Zai.
Salah satu topik yang dibahas dalam debat publik kedua itu adalah terkait infrastruktur, baik itu pembagunan jembatan dan jalan.
Berdasarkan data 2023, kondisi jalan dalam kondisi baik 22,3 persen, kondisi sedang 10,7 persen, kondisi rusak 8,2 persen dan kondisi rusak berat 58,9 persen.
Kondisi ini mengakibatkan banyak desa yang terisolir dan menciptakan biaya ekonomi tinggi yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias.
Terkait strategi dan langkah konkret calon Bupati dan Wakil Bupati Nias nomor urut 02, Alinuru Laoli-Faozanolo Zai berkomitmen memperbaiki infrastruktur bila terpilih jadi pimpinan daerah.
“Kita harus mengutamakan skala prioritas, baik itu jembatan maupun jalan karena selama ini jika melihat hanya berfokus pada daerah tertentu saja, sehingga daerah lain terabaikan, tidak terpelihara dan tidak ada pembangunan,” ungkap Alinuru.
Ia mengatakan, pemerataan pembangunan itu harus dilaksanakan, terutama daerah daerah terisolir dengan tujuan agar daerah terisolir itu bisa maju seperti desa-desa yang sudah ada pembangunan.
Alinuru menyinggung terkait infrastruktur jalan hotmix yang sudah dibangun selama ini. Pasalnya, hanya seumur jagung sudah pada rusak. Padahal, kalau hotmix itu minimal kualitas kebaikan paling lama 10 tahun baru bisa rusak.
“Jangan hanya asal membangun sehingga tidak memelihara dan tidak melihat kualitas,” kata Alinuru yang didampingi calon wakil bupati.
Alinuru merupakan mantan Ketua DPRD Kabupaten Nias. Dia menjelaskan, ia sudah beberapa kali menyuarakan aspirasi masyarakat dari skala prioritas, namun tidak pernah diindahkan oleh pemerintah daerah.
“Itulah yang dikehendaki masyarakat supaya menikmati pembangunan dari pemerintah daerah tersebut. Jangan keegoisan kita ini, jika tidak cocok maka tidak dibangun, tidak didukung tidak dibangun. Jadi, kalau seorang pimpinan daerah harus ada pemerataan dan harus ada kerjasama terhadap desa atau kecamatan,” jelasnya.
“Bahkan banyak masyarakat menyampaikan kepada pihak PU, toh juga tak didengar. Maka ke depan, paslon 02 akan melaksanakan pemerataan pembangunan di 10 kecamatan,” kata dia. (YL)
