PADANG-Presiden Joko Widodo groundbreaking pembangunan tol Padang-Pekanbaru sejak lima tahun lalu. Hasilnya, lima tahun berlalu, pembangunan ruas Padang-Sicincin saja tak kelar-kelar.
Sumbar memang boleh menjadi yang pertama dalam groundbreaking, namun pembangunan tol di Riau malah melaju kencang. Sekarang, tahap demi tahap, tol Riau semakin mendekat ke Sumbar. Tol Riau yang menuju ke Sumbar adalah ruas Bangkinang ke Pangkalan.
Tol yang sudah rampung di Riau adalah ruas Pekanbaru-Dumai. Kemudian, ruas Pekanbaru-Bangkinang. Sementara di Sumbar, walau sudah lima tahun berjalan, ada saja masalah di lapangan.
Pembangunan Tol Padang-Sicincin progres fisiknya baru mencapai 60 persen dari total sepanjang 36,6 kilometer.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sumbar, Rifda Suriani menyebut, pemerintah provinsi tengah berupaya maksimal agar proses pembangunan ini bisa rampung sesuai harapan.
Dia mengatakan, pemprov juga sudah mengalokasikan anggaran untuk membantu Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menggunakan skema bantuan keuangan khusus (BKK). Guna pembiayaan ganti rugi lahan exit tol Tarok City.
“Bantuan itu diberikan berdasarkan permohonan yang sebelumnya telah diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada pemprov,” ungkap Rifda di Padang, Sabtu (11/5/2024) yang dikutip dari keterangan pers Biro Adpim Setdaprov.
Kendati demikian, sejumlah dinamika masih saja terjadi di lapangan, seperti halnya dalam tahapan konsultasi publik kepada masyarakat pemilik lahan dalam rangka penetapan lokasi (penlok). Saat mereka diundang, beberapa pemilik lahan masih ada yang berhalangan hadir, sehingga perlu diundang kembali agar penlok di dua daerah tersebut selesai.
Dijelaskannya, ketika penetapan penlok itu selesai. Maka selanjutnya akan menjadi kewenangan BPN dan Kementerian PUPR untuk memproses kelanjutannya.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar mengatakan semua pihak harus berupaya maksimal agar pembangunan tol ruas Padang-Sicincin ini bisa tuntas sesuai arahan yang disampaikan Menteri PUPR.
“Semuanya tentu perlu menyegerakan, pemprov dengan menuntaskan penlok, BPN dan Kementerian PUPR dengan percepatan pembayaran pengantian lahan, dan Hutama Karya untuk pembangunan fisik itu juga harus lebih dikebut. Itu imbauan dari kita di DPRD,” tegasnya. (*)
