PADANG-Tol dari Sicincin ke Pekanbaru akan melintasi kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Daerah yang akan dilintasi itu adalah Padang Pariaman, Padang Panjang, Tanah Datar, Agam, Payakumbuh dan Limapuluh Kota.

Para kepala daerah yang akan dilintasi tol itu sudah sepakat memberikan dukungan. Pemerintah daerah bertekad membantu pembebasan lahan. Jadi, pembangunan tol di Sumbar, tinggal oke gas.

Ternyata, banyak juga daerah di Sumatera Barat yang tak dilintasi Tol Padang-Pekanbaru. Daerah itu adalah, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman, Sijunjung, Dharmasraya, Pesisir Selatan, Pasaman dan Pasaman Barat. Satu kabupaten lagi terletak di tanah seberang, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pemerintah provinsi selenggarakan diskusi tentang percepatan kelanjutan pembangunan tol ruas Sicincin – Limapuluh Kota dengan seluruh pihak terkait di auditorium gubernuran, Jumat (24/5/2024) malam. Pembangunan tol itu akan dikebut, sehingga bisa bertemu dengan tol yang pembangunannya melaju kencang dari arah Bangkinang.

Selain diskusi, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara gubernur dan bupati, wali kota yang daerahnya terdampak pembangunan Tol Padang-Limapuluh Kota.

Gubernur mengaku banyak mendapat saran dan masukan terkait penguatan mitigasi dan penanganan dampak bencana di Sumbar, serta untuk kelancaran pembangunan tol ke depan.

Gubernur menyebut, juga banyak masukan tentang tol. Gubernur Sumbar menyebutkan, dia masih menunggu penetapan trase (lajur) dari pemerintah pusat, untuk kemudian menjadi dasar bagi daerah dalam penetapan lokasi serta pembebasan lahan.

“Intinya semua siap mendukung sesuai bidangnya masing-masing, itu yang patut kita syukuri,” ungkap Gubernur Mahyeldi yang dikutip dari keterangan pers Biro Adpim Setdaprov.

Mahyeldi menuturkan, sejumlah hal yang berhasil disepakati seluruh peserta dalam diskusi tersebut. Bupati, wali kota yang daerahnya terdampak pembangunan tol akan siap membantu upaya pembebasan lahan dan melaporkan perkembangannya secara berkala kepada gubernur. (*)