Menyingkap Peran Birokrasi Politik dalam Pembentukan Kebijakan Publik

Dalam ranah politik yang sering kali menjadi pusat perhatian media adalah penekanan terhadap tokoh-tokoh terkenal dalam kepemimpinan politik, namun di balik sorotan tersebut ada masalah yang kurang menonjol namun memiliki dampak yang signifikan, yaitu birokrasi politik.

Birokrasi politik adalah bagian dari administrasi publik yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan rasional.

Birokrasi ini terdiri dari organisasi besar dengan pejabat-pejabat yang ditunjuk, yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh para pembuat keputusan.

Dalam teori, birokrasi dianggap sebagai struktur sistematis yang terorganisir.
Kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu negara, bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang timbul serta mencegah kemunculan masalah baru.

Kebijakan publik adalah hasil dari proses pembuatan kebijakan yang melibatkan pemerintah. Proses tersebut mencakup formulasi, implementasi, dan evaluasi hasil dari kebijakan yang dijalankan.
Meskipun jarang diperhatikan atau bahkan diabaikan, birokrasi politik dalam membentuk kebijakan publik merupakan komponen penting dalam dinamika pemerintahan suatu negara.
Pada dasarnya, birokrasi politik mencakup jaringan elit politik, aparatur negara, dan institusi-institusi terkait yang berperan dalam pengambilan keputusan politik dan administratif. Sebagai entitas yang berada di balik layar, birokrasi politik memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pembentukan kebijakan publik.

Birokrasi politik sering kali menjadi arena pertarungan kepentingan politik yang rumit. Pejabat birokrasi politik sering memiliki keterikatan politik yang kuat, dan keputusan mereka sering dipengaruhi oleh pertimbangan politik atau tekanan dari berbagai pihak.

Hal ini dapat mengakibatkan penyimpangan dalam pembentukan kebijakan, di mana keputusan yang semestinya berdasarkan pada kepentingan publik dapat dimanipulasi untuk kepentingan kelompok tertentu atau untuk memperkuat agenda politik spesifik.

Hal ini sering mengakibatkan distorsi dalam pembentukan kebijakan, di mana keputusan-keputusan yang diambil tidak selalu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas.

Maka dari itu penting bagi masyarakat untuk menyingkap peran birokrasi politik dalam proses pembentukan kebijakan Publik. Selain itu terdapat beberapa aktor yang stakeholder yang memiliki peran dalam proses pembentukan kebijakan publik oleh birokrasi politik yaitu pemerintah sebagai aktor utama yang memiliki kewenangan untuk mengarahkan dan mengatur birokrasi politik dan pembentukan kebijakan.

Pelanggan publik memiliki peran dalam memberikan saran dan masukan mengenai kebijakan publik, Organisasi NGO memiliki peran dalam membantu pemerintah dalam pembentukan kebijakan publik, seperti menyampaikan saran dan masukan masyarakat, dan masih banyak aktor lainnya yang juga memiliki peran penting dalam proses pembentukan kebijakan publik.
Berikut adalah Beberapa Aspek Penting Peran Birokrasi Politik dalam Proses Pembentukan Kebijakan Publik yang perlu diperhatikan untuk memahami bagaimana birokrasi politik berkontribusi dalam pembentukan kebijakan dan implementasinya.

Pertama Penetapan Agenda Kebijakan (Agenda Setting) : birokrasi politik memiliki peran dalam menentukan agenda kebijakan yang nanti akan dibentuk dan diimplementasikan. Mengumpulkan masalah dan permasalahan, mengatur prioritas, membentuk alternatif juga termasuk bagian peran birokrasi dalam agenda setting.

Kedua formulasi kebijakan (policy formulation): yang mana birokrasi memiliki peran dalam mengatur rancangan kebijakan publik.Bagian ini merupakan bagian yang mana ide maupun gagasan diubah menjadi rancangan.

Ketiga adopsi kebijakan (policy implementation): artinya birokrasi memiliki peran dalam mengimplementasi kebijakan publik. Maka dari itu adopsi kebijakan termasuk tahap penting dalam siklus kebijakan publik di mana kebijakan yang telah dirumuskan di tahap formulasi diterapkan dalam praktik di lapangan. Dalam konteks ini, birokrasi politik memainkan peran sentral dalam menjalankan dan mengimplementasikan kebijakan publik tersebut.

Keempat Implementasi Kebijakan (Policy Implementation): birokrasi politik memiliki peran dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yang merupakan proses menyusun, menyediakan, dan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kelima Penilaian Kebijakan (Policy Assessment): Birokrasi politik memiliki peran dalam mengevaluasi kebijakan publik dan mengambil tindakan sesuai dengan hasil evaluasi tersebut. Tahapan ini merupakan bagian yang krusial karena alam siklus kebijakan publik, yang melibatkan evaluasi terhadap kesuksesan dan kinerja kebijakan yang telah diterapkan.

Dengan demikian, menyingkap peran birokrasi politik dalam pembentukan kebijakan publik tidak hanya penting untuk memahami dinamika politik dan administratif suatu negara, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas.

Melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, kita dapat memastikan bahwa proses pembentukan kebijakan publik berjalan dengan baik dan menghasilkan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mengevaluasi, mengawasi, dan mempengaruhi peran birokrasi politik harus terus diupayakan agar kebijakan publik yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. (Elfina Rama Yanti Mahasiswa Departemen Ilmu Politik, Universitas Andalas)