JAKARTA-Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disebut akan membentuk kementerian koordinator (kemenko) baru untuk menjalankan program makan siang dan susu gratis yang mereka usung jika resmi terpilih sebagai presiden dan wakil presiden berikutnya.
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Budiman Sudjatmiko, mengatakan program makan siang dan susu gratis ini akan langsung dijalankan secara bertahap jika Prabowo-Gibran benar diangkat sebagai pemimpin negara selanjutnya.
Namun dalam pelaksanaannya nanti, ia menjelaskan pemerintah perlu melibatkan sejumlah instansi seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan. Atas dasar inilah pihaknya membuka peluang akan dibentuknya kemenko baru.
“Prabowo‐Gibran merencanakan program ini akan dibangun dengan format kolaborasi para pemangku kepentingan di sektor industri pangan nasional,” kata Budiman dalam keterangannya, Rabu (21/2/2024).
“Karena urgensi program dan ini merupakan bagian dari program terbaik hasil cepat yang telah disampaikan oleh Prabowo-Gibran, sehingga memerlukan pendekatan khusus agar segera terlaksana, maka tidak tertutup kemungkinan dibentuk kemenko khusus untuk program ini,” kata dia.
Dengan keberadaan Kemenko baru ini nanti, pemerintah bisa melakukan belanja negara secara efektif dari hulu ke hilirisasi. Di saat yang bersamaan pemerintah juga bisa mengembangkan konsep collaborative farming yang melibatkan industri pangan untuk memenuhi kebutuhan program ini.
“Desa akan diandalkan sebagai basis produksi komoditi dan bahan pangan yang dibutuhkan untuk menyediakan makan siang dan minum susu gratis,” terang Budiman.
Meski begitu, Budiman menegaskan rencana ini masih dalam bentuk pembahasan dan belum bisa dipastikan. Karenanya pembentukan kemenko baru demi berjalannya program makan siang dan susu gratis ini masih akan terus dibahas lebih lanjut.
“Jadi itu salah satu yang kita diskusikan, tapi memang belum definitif (pasti) ya. Ini masih ide-ide yang sudah disampaikan, masih belum diputuskan apakah (nantinya) akan dibentuk badan sendiri, apakah kemenko yang ada dialihfungsikan, apakah kemenko yang ada ditambah fungsinya itu masih belum diputuskan,” paparnya.
Budiman menjelaskan, setidaknya ada beberapa kementerian yang akan terlibat dalam koordinasi dan implementasi program, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan. (*)
