Pemilu 2024 di Indonesia menjadi sorotan utama bagi seluruh masyarakat dan pemerintah. Menjelang pemilu banyak sekali akses-akses yang bisa kita dapatkan untuk menerima semua hal yang berbau Pemilu 2024.
Namun, disayangkan, menjelang pemilu ini, kita melihat peningkatan yang signifikan dalam polarisasi politik. Polaritas politik adalah fenomena di mana masyarakat terpecah menjadi kubu-kubu yang keras, mempertahankan
pandangan dan kepentingan mereka masing-masing.
Kondisi ini bisa berdampak negatif pada stabilitas dan persatuan bangsa. Salah satu faktor utama yang memicu polarisasi politik adalah penyebaran informasi palsu atau hoaks.
Era digital memungkinkan informasi disebarluaskan dengan cepat melalui media sosial dan platform daring, dan sayangnya, hal ini memungkinkan penyebaran berita palsu yang seringkali hanya bertujuan untuk keuntungan politik tanpa memperhatikan akurasi dan kebenaran informasi.
Polarisasi politik semakin diperparah oleh retorika keras yang digunakan oleh beberapa politisi dan partai politik. Alih-alih berfokus pada solusi yang konkret, perbedaan pendapat sering dimanfaatkan untuk memperkuat popularitas dan memecah belah masyarakat.
Media sosial juga berperan penting dalam meningkatkan polarisasi politik. Algoritma media sosial seringkali mengekspos individu pada konten yang sesuai dengan pandangan mereka, memperkuat konfirmasi bias, dan memisahkan mereka dari pandangan alternatif.
Ini menciptakan gelembung informasi yang memperkuat pemikiran sektarian. Pemberitaan media massa yang bias juga menjadi faktor yang turut berkontribusi dalam polarisasi politik. Media massa yang cenderung mendukung pihak tertentu atau mengarahkan opini masyarakat ke arah tertentu dapat memicu konflik dalam masyarakat.
Penting untuk diingat bahwa polarisasi politik yang ekstrim dapat merusak keberlanjutan demokrasi. Negara-negara yang terlalu terpecah belah sering kali menghadapi kesulitan dalam pengambilan keputusan yang efektif, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Upaya untuk mengurangi polarisasi politik perlu dimulai dengan edukasi masyarakat tentang pentingnya dialog dan pemahaman yang lebih baik tentang pandangan yang berbeda.
Pendidikan politik yang baik dapat membantu masyarakat mengenali upaya manipulatif dan hoaks. Selain itu, adanya lembaga pemantau pemilu yang independen dapat membantu memastikan integritas pemilu dan mengurangi potensi ketidakpuasan yang dapat memicu polarisasi politik. (Putri Raudoh, Mahasiswa Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas)
