LIMAPULUH KOTA-Jembatan di Jorong Buluh Kasok nyaris putus. Jalan tersebut rusak akibat luapan banjir beberapa waktu lalu. Celakanya, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota belum ada anggaran memperbaiki jalan itu.
Walau sudah sekian bulan jalan tersebut rusak, namun tak upaya perbaikan. Kerusakan jalan sepertinya tak terlalu parah. Mohon netizen membuat kalkulasi berapa biaya untuk perbaikan.
Kok pemerintah tak sanggup memperbaiki. Butuh uang miliarankah untuk memperbaiki jalan tersebut.
Diberitakan sebelumnya, jalan yang nyaris putus tersebut, tak lagi bisa dilewati kendaraan roda empat. Hanya dilintasi sepeda motor.
Jorong Buluh Kasok berada di Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau. Banjir melanda kawasan itu beberapa bulan lalu. Hingga kini, belum ada solusi dari pemkab setempat.
Wali Jorong Buluh Kasok, Edison kepada wartawan, Kamis (8/6/2023) mengungkapkan, dulunya sewaktu pekerjaan jalan sementara yang dilakukan pemkab, janjinya hanya tiga bulan jalan ini dialihkan, seterusnya bakal dilakukan perbaikan gronjong dan jalan aspal kembali.
“Sampai hari ini masih belum tindak lanjut perbaikan jalan,” kata dia.
Pihaknya sudah mengkonfirmasi hal tersebut ke BPBD Limapuluh Kota dan didapat jawaban kalau itu menjadi kewenangan Dinas PUPR Limapuluh Kota. Setelah ditanyakan pula ke PUPR, disebut kalau belum ada anggaran untuk perbaikan jalan tersebut.
Masyarakat menyayangkan sikap pemkab yang belum memperbaiki jalan tersebut. “Masyaraat tak tau lagi harus berbuat apa. Bahkan tanah yang dialihkan sementara untuk masyarakat pengguna jalan sekarang sudah diambil kembali oleh orang yang punya tanah, kemana lagi kita mau lewat. Padahal ini satu-satunya jalan untuk akses perekonomian warga,” kata dia.
Kalaksa BPBD Limapuluh Kota, Rahmadinol mengatakan, bencana tanggung jawab bersama. Jalan sementara yang dulu digunakan, tanahnya diambil lagi oleh si pemilik tanah.
“Tanah masyarakat tersebut dipinjamkan sementara masyarakat, tanpa imbalan pada waktu itu,” katanya.
Dia mengakui telah dihubung Wali Jorong Buluh Kasok dan disarankan melaporkan pada Dinas PUPR bersama pemerintahan nagari dan pemerintahan kecamatan, supaya ada solusi dan tindak lanjut.
Dia menambahkan, BPBD sudah dua tahun berturut-turut mengusulkan ke BNPB melalui kegiatan pasca bencana kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi, namun belum ada realisasi. (ed/jnd)
